Ciamis (Afwaja) – Minat masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar, Mesir, terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa Indonesia yang kini menempuh pendidikan di Mesir dan telah mencapai lebih dari 20.000 orang. Peningkatan tersebut mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) untuk memperkuat tata kelola seleksi, keberangkatan, hingga pengawasan mahasiswa Indonesia di Mesir.
Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Arskal Salim, dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, di Jakarta, Senin (2/11/2026). Menurut Arskal, jumlah mahasiswa Indonesia di Mesir mengalami peningkatan signifikan setelah pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, jumlahnya tercatat kurang dari 10.000 orang, sedangkan saat ini telah melampaui 20.000 orang.
Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kebijakan Universitas Al-Azhar yang membuka penerimaan mahasiswa tanpa batasan kuota. Namun, tingginya jumlah mahasiswa perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi, terutama untuk mengantisipasi berbagai persoalan akademik maupun nonakademik.
Menanggapi kondisi tersebut, Kemenag menyiapkan tiga langkah strategis dalam membenahi tata kelola mahasiswa Indonesia di Mesir. Langkah pertama dilakukan melalui penguatan kerja sama kelembagaan antara Kemenag dan Al-Azhar Al-Syarif. Kedua pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada 12 Oktober 2026 sebagai landasan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.
Langkah kedua adalah memperketat mekanisme seleksi calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar. Pada tahun 2026, proses seleksi dilaksanakan melalui kerja sama dengan Konsorsium Pusat Bahasa (KPB) menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) serta verifikasi rekomendasi resmi. Kebijakan ini bertujuan menciptakan proses seleksi yang lebih transparan sekaligus mencegah praktik percaloan dan pungutan liar.
Arskal Salim juga menegaskan bahwa penerbitan surat rekomendasi dari Kemenag bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan tidak dipungut biaya atau gratis. Proses rekomendasi tersebut kini dilakukan melalui mekanisme satu pintu dengan melibatkan sejumlah direktorat terkait di lingkungan Kementerian Agama.
Adapun langkah ketiga diarahkan pada penguatan pengawasan dan perlindungan mahasiswa Indonesia selama berada di Mesir. Dalam hal ini, Kemenag akan membangun sinergi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bareskrim Polri, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama lintas lembaga tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan keimigrasian, menindak agen keberangkatan ilegal, serta mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amin Suyitno, menyampaikan bahwa Kemenag telah mengirimkan tim riset ke Mesir untuk melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga negara Indonesia di sana. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi bahan dalam merumuskan langkah penanganan yang lebih konkret dan tepat sasaran.
Pembenahan tata kelola ini menjadi perhatian penting seiring meningkatnya antusiasme generasi muda Indonesia untuk menimba ilmu di Universitas Al-Azhar. Selain kesiapan akademik dan penguasaan bahasa Arab, calon mahasiswa juga perlu memiliki kesiapan administratif, pemahaman terhadap lingkungan baru, serta bekal kemandirian selama menjalani kehidupan di Mesir.
Bagi lembaga pendidikan dan pembinaan calon mahasiswa Al-Azhar, perkembangan ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya mempersiapkan generasi yang tidak hanya siap secara keilmuan, tetapi juga matang dalam akhlak, mental, dan tanggung jawab. Dengan demikian, kesempatan menuntut ilmu di Mesir dapat dijalani melalui proses yang aman, terarah, dan sesuai dengan tujuan pendidikan.
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2 November 2026.
